Harkat dan Martabat Bangsa

Karakteristik Wilayah Perbatasan
Pada dasarnya terdapat tiga aspek pokok yang mendasari karakteristik daerah perbatasan, yaitu aspek :

(i) sosial ekonomi,
(ii) pertahanan keamanan,
(iii) politis.

(i) Aspek sosial ekonomi daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik daerah yang kurang berkembang (terbelakang) yang disebabkan antara lain oleh:
(a) lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah,
(b) rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat,
(c) rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal),
(d) langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (blank spots).

(ii) Aspek hankam daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik luasnya wilayah pembinaan dan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dan mantap dan efisien.

(iii) Aspek politis daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang relatif lebih berorientasi kepada kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut potensial untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terdapat kecenderungan untuk bergeser ke soal politik. Disamping itu, kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang relatif sangat tergantung pada perekonomian negara tetangga, dapat menurunkan harkat dan martebat bangsa.
Profil Kawasan Khusus Wilayah PerbatasanWilayah perbatasan nagara kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga secara keseluruhan membentang dari pantai timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, perbatasan laut Sulawesi Utara, daerah Maluku Utara dan Halmahera Tengah, serta perbatasan darat antara Jayapura dengan Merauke di Irian Jaya. Secara keseluruhan, daerah perbatasan dengan negara tetangga mencakup tujuh wilayah propinsi daerah tingkat I yang terdiri atas 24 wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II. Ketujuh propinsi daerah tingkat I tersebut adalah: (i) Daerah Istimewa Aceh, (ii) Sumatera Utara, (iii) Riau, (iv) Kalimantan Barat, (v) Kalimantan Timur, (vi) Sulawesi Utara, dan (vii) Irian Jaya. Secara umum daerah perbatasan dengan negara tetangga di Indonesia dapat dibagi menjadi empat macam daerah perbatasan yang didasarkan pada gugus/kelompok propinsi, yaitu: (i) daerah perbatasan Sumatera bagian timur yang terdiri atas wilayah lautan dan pulau-pulau kecil, (ii) daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang merupakan perbatasan wilayah darat, (iii) daerah perbatasan Jayapura-Merauke yang merupakan perbatasan wilayah darat, dan (iv) daerah perbatasan Sulawesi Utara yang meliputi wilayah lautan dan kepulauan. Dari pengelompokkan propinsi yang menunjukkan tipologi dari daerah perbatasan di atas, dapat dikelompokkan pola keterkaitan yang ada antara dua atau lebih negara/propinsi/wilayah yang berbatasan sebagai berikut:

a. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Sumatera bagian timur dengan wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand, relatif kurang dekat dan tidak langsung, karena dibatasi oleh perairan Selat Malaka; dengan perkecualian pola keterkaitan yang relatif telah maju dan pesat pada segitiga pertumbuhan IMS-GT/SIJORI antara Singapura, Johor, dan Riau (Pulau Batam);

b. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak dan antara Propinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah, relatif berhubungan langsung satu sama lain karena merupakan perbatasan darat, serta dengan kondisi yang berbeda satu sama lain, dimana wilayah Malaysia relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah Indonesia sehingga terjadi kecenderungan perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah Malaysia;

c. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi Mindanao di Filipina Selatan yang relatif kurang intensif tidak langsung karena relatif jauh dan dibatasi oleh perairan dalam dan wilayah kepulauan; namun demikian, kecenderungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat kepulauan yang ada di Kepulauan Sangihe dan Talaud mengarah kepada negara tetangga yang relatif lebih maju perekonomiannya;

d. pola keterkaitan pada daerah perbatasan antara wilayah Propinsi Irian Jaya dan Negara Papua Nugini yang relatif berhubungan langsung satu sama lain, dimana kondisi perekonomian kedua wilayah yang berbatasan tersebut relatif sama namun belum terjadi kegiatan perdagangan atau ekonomi yang intensif diantara keduanya.

Saat Presiden Soekarno mengumandangkan ganyang Malaysia pada tahun 1963, sebagian analis menganggap Soekarno termakan provokasi Negara-negara imperialis (intelijen). Terlepas absurditas PKI dengan komunismenya, peristiwa G30S juga dianggap hasil provokasi Inggris (intelijen) dengan isu Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal. Pola sama mungkin dapat diibaratkan ketika Saddam Hussein terjebak provokasi Barat (intelijen) untuk memberi keyakinan baginya memerangi Iran, dan dekade berikutnya menganeksasi Kuwait yang kesemuanya berujung sia- sia.

Bagaimana menyikapi perilaku Malaysia dalam sengketa Ambalat. Apakah harus mengikuti arus emosional menempuh jalan perang? Perundingan bilateral, menerima fasilitator atau apakah memanfaatkan lembaga internasional? Sampai akhirnya disepakati memanfaatkan konvensi hukum laut PBB : UNCLOS 1982 (United Nations of Convention on the Law of the Sea).

Kalaulah berpikir jernih, ada sesuatu ketidakwajaran dalam sengketa ini karena tiba-tiba saja kita kaget tingginya suhu "panas" di sebahagian wilayah timur Indonesia bagai akan terjadi perang terbuka dengan Malaysia di tengah rasa prihatin yang mendalam atas tewasnya ribuan manusia akibat bencana tsunami di Aceh, longsor sampah dan naiknya harga BBM. Kalaulah benar sengketa ini juga bagian dari upaya provokasi pihak-pihak tertentu apakah Indonesia tidak semakin terjerumus dalam kubangan krisis?

Sebagai bangsa kita memang sangat bersabar saat tingkah polah pemimpin Singapura selama ini kerap menghina harkat dan martabat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bagaimana saat Lee Kuan Yew mantan Perdana Menteri Singapura paranoid terhadap Negara-negara tetangganya sehingga selalu berkomentar kasar dan angkuh tentang Indonesia. Misalnya pada 1990-an dia pernah menyatakan di depan para petinggi Singapura bahwa Soekarno hanya pintar berorasi.

Di lain waktu Presiden Abdurrahman Wahid yang sempat marah karena Lee Kuan Yew terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Saking jengkelnya, Gus Dur bahkan sempat mengancam akan menghentikan semua pasokan sumber daya alam ke Singapura.

Presiden Habibie juga pernah gusar ketika Lee Kuan Yew berkomentar bahwa beliau tidak akan sanggup memperbaiki perekonomian negeri ini. Belakang hari terbukti bahwa Habibie berhasil menurunkan nilai tukar rupiah, serta tidak pernah menaikkan harga BBM, bahkan sebaliknya sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang berhasil menurunkan harga BBM.

Terakhir pemimpin tua bangka ini juga beberapa kali pernah mengumbar keangkuhannya terhadap rakyat Indonesia dengan tuduhan-tuduhan emosional tanpa bukti serta senantiasa berbau sentimen ras dan agama, tidak peduli menyinggung para jirannya apa tidak.